Pater James: Di SK Ada Nama Tapi di Kelas Orangnya Tidak Ada

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, pendidikan dapat dikatakan menjadi hak dasar bagi setiap manusia. Ketika kebutuhan dan hak dasar ini tidak dipenuhi, akan terjadi ketidakseimbangan di dalam kehidupan seorang pribadi manusia. Pendidikan, baik secara formal maupun non formal, membentuk setiap pribadi manusia, memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan dirinya, masyarakat dan lingkungannya.

Berbicara pendidikan berarti tidak terlepas dari pendidik, anak didik, dan fasilitas/sarana, serta jaringan sistem yang membentuk proses berjalannya pendidikan tersebut. Elemen-elemen ini tidak dapat dilepaspisahkan. Di Indonesia pada umumnya, dan di Papua khususnya, masalah pendidikan mungkin hampir sama. Walaupun demikian, kondisi pendidikan di Papua masih sangat memprihatinkan. Tiba-tiba saya jadi teringat sebuah obrolan terkait masalah pendidikan dengan salah seorang sahabat yang juga sebagai seorang Pater yang melakukan pelayanan umat di kabupaten Pegunungan Bintang.

Foto: Sefnat Zet Nagapa
Foto: Sefnat Zet Nagapa

Adalah Pater Imanuel James Kosy, Pr, yang bercerita tentang aktivitas pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya di Distrik Oklip. Banyak gambaran yang hampir tidak jauh berbeda dengan informasi yang pernah saya baca di koran lokal serta sharing dari teman-teman dan guru yang mengajar di daerah pendalaman Papua. Tenaga pendidik/guru yang tidak berada di tempat tugas, ‘sikap cuek’ dari pemerintah daerah, dan minimnya fasilitas masih menjadi litany (ratapan) yang terus didengar dan dinyanyikan di daerah pedalaman Papua, khususnya di Distrik Oklip. Kapankah akan berakhir ratapan ini? Masih menjadi pertanyaan sekaligus pergumulan semua orang yang merasa prihatin terhadap dunia pendidikan di Papua.

“Kepala sekolahnya datang hanya pada saat ujian akhir sekolah saja. Dia banyak menghabiskan waktu di ibukota kabupaten. Padahal kepala sekolahnya orang asli Papua. Kita hanya dengar namanya di SK bahwa guru itu ditempatkan di sana, tetapi orangnya tidak ada. Mereka lebih banyak pesiar di ibu kota kabupaten bahkan di Kota Jayapura,” kata Pater James.

Pernyataan tersebut membuatku kaget. “Memangnya tidak ada tindak dari Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten?” tanyaku kepada Pater James.

“Selama tiga tahun saya bertugas sebagai pastor paroki di sana. Di Distrik Oklip saya belum pernah melihat Dinas Pendidikan berkunjung ke sekolah-sekolah atau melakukan pengawasan,” kata Pater Jesi sapaan akrab ketika kami di SMA.

“Di SD dan SMP Negeri satu atap Kotaip, Distrik Oklip, Kabupaten Pegunungan Bintang tenaga pengajar kurang. Guru-guru di SMP Negeri Kotaip hanya berjumlah 6 orang, sedangkan SD hanya 2 orang. Bisa dibayangkan bagaimana proses belajar mengajar di sana. Selain itu aktivitas belajar mengajar SMP masih menggunakan gedung SD. Karena kekurangan guru, maka kepala sekolah merekrut tenaga tutor (mereka yang tamat SD, SMP dan SMA atau mereka yang sudah tahu membaca dan menulis) untuk membantu mengajar di sekolah. Honor merekapun dimainkan oleh kepala sekolah,” lanjut Pater Jesi.

Foto: Gelar Soemantri
Foto: Gelar Soemantri

Masih ada cerita pilu dan menyedihkan di distrik dan kampung lainnya yang diceritakan oleh Pater James Kosy. Bagi saya apa yang digambarkan oleh Pater James ini sudah sangat jelas dan semakin membuka wawasanku tentang pendidikan di daerah Pedalaman Papua. Saya merasa sangat heran bahwa para pejabat Papua berbuat demikian. Membiarkan dan menelatarkan generasi Papua. Membodohi generasi Papua karena uang, gengsi, dan kuasa.

Mimpi memperoleh bekal untuk masa depan anak-anak Papua yang cerah terpaksa harus dihentikan karena pelaku pendidikan tidak menjalankan tanggung jawabnya. Guru jarang berada di tempat tugas, pemerintah yang hanya tahu membangun gedung sekolah dan mendatangkan tenaga guru tanpa pengawasan yang ekstra, serta orang tua yang kadang tidak peduli dengan anak-anaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat buat kita semua di Papua.

“Pernah anak-anak datang kepada saya di pastoran sekitar jam 09.00 pagi. Saya bertanya kepada mereka, kenapa kamu tidak sekolah. Anak-anak menjawab kepada saya, ‘Pater, kami tidak bisa sekolah karena guru-guru semuanya ada di Oksibil. Anak-anak ini punya kampung jauh dari sekolah. Sekitar lima jam menempuh perjalanan ke sekolah. Sekitar jam 05.00 pagi mereka sudah harus bangun dan siap ke sekolah. Mereka semangat ke sekolah, tapi sampai di sekolah guru-guru tidak ada,” cerita Pater James.

Anak-anak SD di Pulau Karaka.
ilustrasi foto: Anak-anak SD di Pulau Karaka.

Tenaga pendidik, seperti guru, masyarakat, orang tua, dan pemerintah harus bekerja keras memajukan pendidikan di daerah pedalaman Papua. Sistem kerja yang dibangun dan dilaksanakan harus lebih mengutamakan anak-anak didik, bukan mengutamakan dana yang berlimpah, gengsi dan kuasa.

Terlepas dari ratapan akan situasi pendidikan di atas, masih ada kesempatan untuk berjuang mewujudkan situasi pendidikan yang morat-marit tersebut. Ada usaha dari para pastor yang bertugas di Dekenat Pegunungan Bintang. Mereka melakukan ‘seleksi’ dan mengirim anak-anak Pegunungan Bintang untuk menempuh pendidikan di luar kabupatennya. Dengan satu tujuan adalah anak-anak ini bisa kembali ke Pegunungan Bintang untuk memperbaiki sistem dan situasi pendidikan yang kacau sekarang.

“Yang saya buat sekarang adalah memilih anak-anak yang dianggap bisa dan punya komitmen untuk menempuh pendidikan di luar Pegunungan Bintang. Anak-anak ini sekarang ada yang masih SMP, SMA di Kota Jayapura, dan ada juga yang sudah kuliah. Biasanya selain ada bantuan dari orang tua mereka, kami dari paroki dan dekenat juga menyisihkan dana untuk membantu mereka dalam persekolahannya,” ungkap Pater Jesi.

Usaha ini di satu sisi dapat diartikan miris karena hilangnya kepercayaan terhadap sistem dan pelaksanaan proses pendidikan formal di Kabupaten Pegunungan Bintang. Namun, di lain pihak tindakan tersebut adalah proses untuk menyelamatkan anak-anak Pegunungan Bintang dari kebodohan struktural yang ada dan terjadi. Selain itu sebenarnya ada usaha dari masyarakat setempat untuk memperbaiki proses pendidikan yang tidak berjalan. Masyarakat pernah memberikan teguran kepada pihak sekolah untuk memperbaiki ketidakberesan pendidikan tersebut. Namun, masyarakat juga masih terhalang dengan tradisi yang menghargai tokoh-tokoh perintis pendidikan dan orang yang lebih tua dari mereka.

boy

“Sebenarnya masyarakat sendiri terus menegur pihak sekolah. Namun mereka juga masih kuat dengan kebiasaan menghargai orang yang lebih tua. Karena yang mereka tegur adalah kepala sekolah yang sudah tua dan sebagai perintis sekolah di kampung itu. Saya bilang kepada mereka tidak usah takut menegur karena yang menjadi korban adalah anak-anak kamu,” tutur Pater James.

“Bagaimana dengan kondisi pelayanan kesehatannya, Nayak?” tanyaku lagi kepada Pater Jesi.

“Di Distrik Oklip, ada satu puskesmas tetapi hanya ada satu mantri. Tidak ada dokter dan perawat yang lainnya,” jawab Pater James.

Silahkan menerjemahkan situasi kesehatan yang digambarkan oleh Pater James di atas.

 

Written By

Bernard Koten, lahir di Larantuka, Flores Timur, 30 Mei 1983. Dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur Jayapura, Papua. Sekarang ini, Bernard, sapaannya, bekerja di SKPKC Fransiskan Papua, serta aktif berkegiatan di Komunitas Hiloi Sentani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *