Papua dan Perihal Kebangsaan

Berapa banyak rakyat Papua yang mati demi slogan NKRI Harga Mati?. Pertanyaan tersebut bukan suatu sikap skeptis atau pengkhianatan atas rasa kebangsaan. Hari senin kemarin (8/12/2014), kita kembali menyaksikan aksi penembakan mayarakat sipil yang dilakukan oleh pihak militer, yang tentu menjadi representasi negara yang memberlakukan sistem pemerintahan yang militeristik terhadap Papua. Penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri di Lapangan Karel Gobai, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai Enarotali, tersebut menewaskan setidaknya 5 orang dan belasan luka-luka. Kejadian tersebut menambah daftar panjang fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa setelah lebih dari 50 tahun berada di dalam Republik Indonesia, pengalaman hidup rakyat Papua sarat dengan diskriminasi, ketidakadilan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan masalah serius. Rakyat Papua mengalami keprihatinan di segala bidang, baik ekonomi, politik, kesehatan, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Kondisi yang terjadi bertahun-tahun tersebut menunjukkan gejala bahwa Pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan persoalan kebangsaan untuk bangsanya sendiri.

papua

Menarik ke belakang, sejarah pembangunan pada jaman Orde Baru dengan angka-angka pertumbuhan yang fantastis tidak dinikmati secara merata oleh masyarakat Papua. Banyak dari mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pembangunan tersebut menghasilkan ekses kesenjangan ekonomi, kecemburuan, dan benturan sosial yang tinggi. Kebijakan transmigrasi menempatkan pendatang di dalam berbagai posisi penting di dalam pemerintahan daerah dan berbagai sektor menyebabkan mayarakat Papua menjadi terasing di tanahnya sendiri dan menimbulkan kecurigaan akan Jawanisasi yang terstruktur . Selama 35 tahun pertama di bawah Republik Indonesia, hanya dua kali orang Papua dipercaya memerintah daerahnya sendiri, yaitu Elieser J Bonay dan Frans Kaisepo.

Fakta-fakta tersebut adalah sebuah masalah yang serius dan harus direfleksikan bersama. Mengapa negara absen di dalam menjamin hak-hak rakyat Papua? Mengapa diskriminasi di atas tanah Papua seolah kita amini bersama melihat kenyataan bahwa hal tersebut sudah terjadi setengah abad lebih. Mengapa rakyat Papua menjadi seolah begitu berbeda, padahal seperti yang terpatri di dalam sumpah pemuda, kita semua “Berbangsa satu, bangsa Indonesia”. Seolah identitas kebangsaan itu seperti merupakan suatu yang benar, tanpa perlu dibuktikan lagi. Merujuk kepada Papua, merupakan kondisi yang wajar untuk mempertanyakan lagi kebangsaan kita.

Indentitas kebangsaan memberi kepercayaan penuh bahwa sebagai sebuah bangsa, harus menyelenggarakan pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Status keIndonesiaan itu juga menuntut warganya untuk memberikan kesetiaan penuh kepada bangsa. Kesetiaan itu merupakan panggilan dari takdir politik sebagai seorang anak bangsa. Namun, apa yang menyebabkan kita merasa satu bangsa? Apakah faktor etnis, geografis atau bahasa, mengingat begitu kompleksnya unsur-unsur di dalam keIndonesiaan. Apa yang menyebabkan kita sepakat bahwa kita berbangsa satu.

vlcsnap-2014-12-09-17h53m55s126

Kompleksitas tersebut yang menjadi tantangan dalam berbangsa dewasa ini. Berkaca dari Papua, ada perihal yang tidak bisa diselesaikan negara. Perihal perbedaan dan sentralisasi kehidupan di pusat. Kebangsaan seharusnya meniadakan perbedaan yang berujung diskriminasi. Perbedaan sifatnya memperkaya ragam narasi dalam bangsa yang berdasar kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara harus mampu mengelola keragaman di dalamnya untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat. Hal tersebutlah yang menimbulkan rasa keIndonesiaan di dalam masyarakat dan memperkokoh kesatuan. Jika diskriminasi terus terjadi terhadap rakyat yang jauh dari pusat, merupakan hal wajar jika rasa keIndonesiaan terkikis habis dan menimbulkan rasa ingin berpisah.

Mewujudkan negara yang menjamin masyarakatnya mendapatkan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Pancasila sebagai dasar negara merupakan tugas pemerintah. Mengelola masyarakat yang kompleks agar tetap merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia merupakan sebuah keharusan. Slogan “berbangsa satu, bangsa Indonesia”, yang tertuang di dalam teks sila ketiga Sumpah Pemuda tidak cukup untuk menjamin dan mewajibkan rakyat untuk selalu merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Rasa berbangsa Indonesia harus diupayakan dalam tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan harus mencakup dan menguntungkan rakyat dari Sabang sampai Merauke, karena rasa kebangsaan seharusnya menyeluruh dan meliputi segenap bangsa Indonesia.

vlcsnap-2014-12-09-17h51m30s143

Berdasarkan pengalaman Papua, negara terang gagal dalam mewujudkan rasa kebangsaan di dalam sebagian bangsa Indonesia. Praktik-praktik diskriminatif dan berbagai pelanggaran HAM mengikis rasa kebangsaan rakyat Papua. Papua merupakan tantangan berkebangsaan yang nyata. Ia hadir di hadapan kita, mempertanyakan kembali kebangsaan Indonesia. Masalah Papua merupakan hal yang harus direfleksikan dan diselesaikan. Menghadapi ekonomi global dengan transaksi ekonomi yang cepat dan masif, kesenjangan antara pusat yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dengan daerah Papua bisa menjadi semakin melebar.

Jika apa yang disebut dengan bangsa yang besar secara sosio-geografis mencakup Sabang sampai Merauke, maka fakta bahwa ada daerah-daerah yang hingga saat ini memiliki ketidakpuasan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu indikasi terhadap apa yang disebut oleh Hilmar Farid dalam pidato kebudayaannya sebagai “kegagalan menangkap dan mengelola kompleksitas sejarah dan geografi Indonesia”.

Menanggapi kasus terbaru yang terjadi di Paniai, pemerintahan Jokowi sudah seharusnya bersikap cepat untuk mengusut pelaku penembakan dan berani menunjuk pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Pemerintahan Jokowi harus segera melakukan aksi-aksi konkrit untuk “merangkul” kembali Papua agar merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Bukan melalui kebijakan-kebijakan a-historis seperti ide transmigrasi, bahkan pendirian Kodam baru. Jika pemerintah gagal melakukan hal tersebut, konsekuensinya tentu adalah rasa “bukan bagian dari bangsa Indonesia” yang semakin besar. Jika tidak ada upaya baik dan konkrit dari pemerintah, mungkin rakyat Papua memang berhak untuk menyanyikan lagu “Hai, Tanahku Papua” dengan lantang.

 

Written By

Praktisi dan penonton film, saat ini kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *