Menerka-nerka Arti Kebebasan

Perayaan Natal dan tahun baru telah usai, kedua hari besar tersebut sangatlah istimewa bagi Audryne Karma. Sebelumnya, saya sempat mewawancarai dia mengenai kondisi kebebasan bapaknya, Filep Karma. Dari percakapan itu, ia sempat melontarkan pertanyaan untuk saya, “Kamu bulan Desember ke Papua?”. “Sepertinya tidak.” Kataku. “Padahal saya mau mengenalkan kamu dengan bapak. Natal nanti saya ingin merayakan dengan bapak di Papua.” Katanya. “Waduh, begitu ya? Sayang sekali, saya tidak bisa.” Ujarku. Sejenak saya terhening ingin bertemu bapaknya. Dalam hati saya berkata, mungkin suasana pasti akan berbeda semenjak kebebasan bapaknya.

Seperti yang kita ketahui Filep Karma telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura, Jayapura, Kamis, 19 November 2015. Ratusan pendukungnya datang dengan mengepalkan tangan dan mengangkat tangannya, lalu meneriakan “Papua Merdeka”. Dia diangkat bak pahlawan. Suasana riuh kembali datang ketika ia menyerukan kebebasannya di depan pendukungnya. Ia memang telah menjalani 11 dari 15 tahun masa pidananya, namun dirinya yakin bukan kebebasan ini yang ia inginkan. Menurutnya, selama Papua masih diberlakukan peraturan yang diskriminatif dan rasialis, ia rasa perjuangannya belum usai.

Saya kembali teringat, ada perbedaan mendasar antara saya sebagai orang dari pulau Jawa yang berkulit sawo matang dengan orang Papua yang berciri- ciri fisik memiliki rahang yang kuat dan tulang yang kuat dan tentunya memiliki kulit yang jauh lebih gelap daripada ras Melayu Indonesia seperti orang Jawa saya ini. Perbedaan ini telah menjadi pengaruh terhadap hidup bermasyarakat di Indonesia dari segi kultur dan latar belakang sejarah ras di Indonesia. Saat ini, orang Papua yang merupakan ras Melanesia sudah mencapai 13 juta jiwa yang tersebar di lima provinsi di Indonesia.[1] Lima provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu adapun enam negara Melanesia lainnya, seperti Papua Nugini, Timur Leste, Vanuatu, Kaledonia Baru, Kepulauan Salomon, serta Fiji yang hanya berjumlah sembilan juta jiwa. Bulan Oktober 2015 silam, telah diselenggarakan pula kegiatan festival budaya Melanesia yang diadakan di Kupang. Festival tersebut merupakan kegiatan kebudayaan dengan menyepakati bahwa perlu adanya kemitraan Melanesia yang menekankan pada pelestarian budaya Melanesia.

Pemerintah yang Represif

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, Soekarno mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk wilayah Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia, namun menurut Belanda, Papua masih merupakan bagian dari Kerajaan Kolonial Belanda. Semenjak itu, segala persiapan baik secara militer maupun diplomasi digunakan untuk mempertahankan argumentasi bahwa Papua adalah milik Indonesia. Konflik bersenjata pun tidak terelakan saat itu, baik darat, laut, maupun udara. Pelibatan konflik antara Indonesia dengan Belanda ini pada akhirnya diakhiri dengan perundingan pada tahun 15 Agustus 1962 di Markas Besar PBB di New York. Pada saat itulah, pertama kalinya orang Papua diberikan kesempatan untuk didengar suaranya di tingkat Internasional dengan menentukan pendapat sesuai kehendak orang Papua, yaitu tetap bergabung dengan Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia. Hingga pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan menghasilkan bahwa Papua bergabung dengan Indonesia.

Semenjak adanya pergolakan antara Indonesia dengan Belanda, sudah banyak orang Papua yang menginginkan papua merdeka sebagai negara. Namun, suaranya tidak sebanyak mereka yang ingin bergabung dengan Indonesia. Konflik itu pun masih menyisakan rasa trauma yang sangat mendalam bagi orang Papua. Saya pun kemudian berkesempatan mewawancarai salah satu warga Papua yang saat ini tengah menjalani pendidikan S2 di Universitas Indonesia bernama Raymond. Menurutnya, semenjak berhasilnya Papua Barat bergabung dengan Indonesia justru dimulailah tindakan- tindakan represif dari TNI/ Polri. Hal tersebut tentu saja ditengarai oleh bagaimana pemerintah Indonesia berkonfrontasi dengan Belanda untuk memperebutkan Papua Barat dengan cara militeristik.

“Memang aksi militer di Papua itu tidak terlepas dari satu stigma negatif dari masyarakat Papua, khususnya Daerah Operasi Militer (DOM) dan itu menjadi beban moral dan psikologis bagi masyarakat Papua. Di mana orang- orang tua dulu apabila melihat suatu pergerakan TNI/ Polri dalam bentuk satu pasukan itu menimbulkan suatu ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, mereka selalu sebut seperti ada penembakan grup pasukan sebagai suatu bentuk intimidasi secara tidak langsung.”

Tidak hanya di Papua, aksi represif ini pun dilakukan di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta. Telah terjadi pembubaran paksa saat ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Papua melakukan unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Selasa 1 Desember 2015 sebagai perayaan kemerdekaan atas Belanda. Pada akhirnya, mahasiswa Papua ini digiring kepolisian karena tidak mengantongi izin.[2] Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih melihat perlu adanya penanganan khusus bagi kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka yang dinilai sebagai upaya pengkhianatan terhadap pemerintah Indonesia.

Sosok Filep Karma di Mata Orang Papua

“Siapa Filep Karma?” tanyaku di ruang redaksi Halaman Papua. “Dia itu pimpinan OPM, masa ga tahu? Udah bebas tuh, tulis gih.” Walaupun saya telah melakukan penelusuran melalui media online, saya merasa perlu untuk melihat seorang Filep Karma dari mata orang Papua. Saya memanggilnya Bang Raymond. Walaupun di tengah pergerumulan serta lalu- lalang di kantin kampus FISIP UI, saya tetap khusyuk mendengarkan penjelasan dirinya tentang Filep Karma. Menurutnya, Filep Karma merupakan seorang pejuang terhadap kesejahteraan orang Papua. Sampai saat ini, orang Papua berada dalam kondisi yang terpinggirkan sebagai akumulasi dari tidak dilibatkannya orang Papua dalam setiap kebijakan. Akumulasi tersebut menjadi semakin tidak terbendung ketika hal tersebut dimulai dari pemerintahan yang terlalu sentralistik dan Papua hanya merasakan imbas dari kebijakan yang diskriminatif. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun semakin tidak mewakilkan suara Papua.

Selama ini selalu ada ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah dari aspek apapun. Salah satu artikel dari Halaman Papua berjudul Akuare Kamoro Ta[3], telah merefleksikan bahwa aspek kesehatan sangat dibutuhkan di sana. Bayangkan saja di Pulau Karaka, Ananias, salah satu informan, bercerita bagaimana puskesmas/ posyandu menjadi barang langka di sana. Ia bercerita bahwa warga berobat dengan menunggu puskesmas datang. Puskesmas itu hanya ada satu dokter dan delapan suster. Mereka pun bekerja hanya dari jam Sembilan pagi hingga jam enam sore, setelah itu mereka pulang ke Pelabuhan Poumako. Puskesmas tersebut pun hanya datang seminggu sekali antara hari Selasa atau hari Jum’at. Video “Jangan Karena Perahu” dari Halaman Papua[4] pun merefleksikan bagaimana pemerintah telah lalai dalam memberlakukan otonomi daerah, khususnya dari aspek kesehatan. Dari video tersebut sudah ada dua tahun bangunan itu berdiri di pemukiman tersebut, bangunan itu belum pernah dipakai dan tidak ada pelayanan kesehatan. Akses terhadap pemukiman tersebut hanya bisa dicapai dengan perahu. Para petugas mengaku perjalanan menuju pemukiman tersebut mencapai berjam- jam. Hal ini menjadi sangat kontradiktif dengan apa yang diserukan pada UUD 45’ tentang bagaimana warga negara Indonesia dijamin hak- haknya termasuk kesehatan. Jika dibandingkan juga dengan apa yang saya alami di Pulau Jawa, hak- hak tersebut pun tidak berbeda jauh dengan yang terjadi di Papua. Kesejahteraan inilah yang kemudian menjadi salah satu acuan bagi Filep Karma untuk memperjuangkan kebebasan Papua atas Indonesia.

Bayangkan saja, bagaimana seorang Filep Karma tidak gentar melawan pemerintah Indonesia dengan menuntut adanya kebebasan bagi masyarakat Papua. Dari segi kesehatan pun, mereka tidak bisa menjamin warga negara mendapatkan yang layak, apalagi menjamin keadilan bagi orang Papua. Sampai saat ini, orang Papua tidak diberikan kebebasan untuk menguasai, mengelola hasil alam mereka sendiri, dan memiliki kemampuan individu seperti apa yang terjadi di Pulau Jawa. Pada dasarnya, mereka tidak diberikan kesempatan maupun akses dalam mengelola hasil sumber daya alam mereka sendiri. Apa yang saya dengar dari mereka seperti Raymond dan Audryne Karma dari orang Papua asli, mereka sama- sama melihat adanya kebijakan yang diskriminatif dari pemerintah pusat dengan secara perlahan menyingkirkan masyarakat asli Papua. Akibat adanya kebijakan transmigrasi dari Pulau Jawa, orang Papua merasa tersingkir yang khususnya pemangku kebijakan dipegang oleh Suku Jawa. Para pendatang pun begitu berdinamika dengan situasi lingkungan masyarakat Papua yang kaya akan sumber daya alamnya.

Dengan masuknya Freeport, sebuah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun saat Presiden Soeharto menjabat memberikan kesan bahwa tidak adanya pelibatan orang Papua untuk mengelola hasil sumber daya alam mereka sendiri. Sekalipun ada, mereka hanya dijadikan sebagai buruh tambang. Hal tersebutlah yang menggungah seorang Filep Karma yang menganggap kebijakan- kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Papua telah diskriminatif. Raymond melihat Filep Karma sebagai sosok pejuang yang diplomatis yang tidak menggunakan cara kekerasan untuk dapat bernegosiasi dan organisasi yang ia pimpin pun tidak menggunakan cara demikian. Menurutnya, itu hanya kelompok separatis anarkis yang hanya ingin didengar pendapatnya melalui cara yang destruktif dengan mengatasnamakan bendera bintang kejora (OPM).

Pasca Terbebasnya Filep Karma

Perasaan saya mulai gundah ketika saya rasa masih ada yang kurang dari apa yang saya dapatkan dari wawancara tersebut. Saya mencoba menghubungi rekan saya yang sedang berada di Papua. Ia yang tidak ingin disebutkan namanya ini memang sedang berada di Papua pada saat sebelum dan sesudah Filep Karma bebas dari masa hukumannya. Saya sebetulnya hanya ingin mengetahui saja bagaimana kondisi sosial- politik- kultural di Papua saat itu. Menurutnya, keadaan masyarakat Papua sama saja saat sebelum dan sesudah Filep Karma bebas, yaitu orang Papua semakin terpinggirkan di tanah mereka sendiri. Ia kemudian melihat kondisi di Jayapura di mana dapat terlihat dengan jelas masyarakat pendatang yang bertambah semakin banyak. Saat ini, orang Papua di Jayapura saja masih sulit mendapatkan pengakuan atas hak- hak dasar sipil dan poltiknya, seperti mengemukakan pendapat. TNI/Polri masih melakukan tindakan represif dalam menanggulangi demonstrasi di Papua. Walaupun isu demontrasi tersebut bukan mengenai Papua merdeka, tetap saja tindakan represif terus terjadi.

“Banyak demo ditujukan untuk memprotes persoalan-persoalan sehari-hari seperti korupsi, pencaplokan tanah oleh perusahaan kelapa sawit, pertambangan emas liar dan lain-lain tetapi entah mengapa aparat keamanan selalu menyelesaikannya dengan cara kekerasan. Setiap minggu selalu ada peristwa penembakan dan pembunuhan di berbagai tempat di Papua. Kadang-kadang persoalannya karena alkohol.”

Ia menyadari betul sosok Filep Karma begitu disegani dan merupakan pemimpin yang dihormati. Namun pada kenyataannya, Filep Karma sudah dipenjara 11 tahun sehingga ia tidak mengetahui isu- isu terkini yang tengah melanda Papua. Walaupun dirinya bukan orang Papua, dirinya yakin perjuangan Filep Karma tidak pernah habis.

“Dalam situasi seperti ini, ideologi dan perjuangan Papua untuk penentuan nasib sendiri tidak akan pernah mati. Dan di sinilah peran pemimpin seperti Bpk Filep Karma. Persoalan Papua itu persoalan sejarah dan politik yang harus diselesaikan dengan cara politik juga oleh Indonesia. Seperti yang dinyatakan sendiri oleh Bpk Filep, beliau itu orang politik, pemimpin politik maka dia akan berjuang terus untuk mewujudkan tujuan politknya itu, yakni penentuan nasib sendiri untuk orang Papua, bukan otonomi khusus, bukan reformasi kebijakan.”

Memandang Kebebasan Sebagai State Crime

Wawancara yang dilakukan bbc.com kepada Filep Karma menyatakan bahwa kebebasan dirinya dari hukuman pidana bukan kebebasan yang dia inginkan. Sampai saat ini, ia masih merasa dalam penjara yang disebut “penjara Indonesia”. Saya memandang kebebasan Filep Karma yang diberikan pemerintah Indonesia belum dianggap layak karena kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan yang didapat secara ‘sadar’ oleh orang Papua. Ia memang sosok pemimpin dan berpengaruh dalam pergerakan OPM. Namun, saya rasa hal tersebut belum cukup, apalagi jika pemerintah masih tetap memberlakukan aturan yang sama secara administratif melalui sistem otonomi daerah.

Saya melihat pergerakan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan merupakan bagian dari pengkhianatan negara. Pengibaran Bendera Bintang Kejora dan segala simbol lainnya menjadi sangat relevan ketika membicarakan bagaimana mereka berekspresi sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Sadar atau tidak, orang Papua masih berpijak bahwa mereka masih menjadi bagian warga negara Indonesia dengan membicarakan hak berekspresi. Namun, tindakan represif yang sering dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap demonstrasi orang Papua memberikan rasa trauma terhadap orang Papua itu sendiri. Saya menilai hal ini merupakan kejahatan negara atau state crime.

Salah satu konsep yang biasa dipakai kriminolog dalam menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh negara, yaitu State Crime.[5] Kriminologi melihat adanya kecendrungan tindakan represif dari negara sebagai refleksi atas terbentuknya aturan dan sanksi yang dibuat oleh negara itu sendiri untuk mengatur dan menghukum perilaku warga negaranya. Aktifitas kontrol kejahatan tersebut dilakukan oleh agensi seperti polisi. Negara juga dilihat sebagai aktor utama dalam memerangi kejahatan. William Chambliss mendefinisikan state crime sebagai pembanding tindakan yang didefinisikan oleh aturan sebagai pelaku dan negara sebagai pembuat aturan.

Pada dasarnya masalah ini memang harus diselesaikan secara ‘jantan’ oleh pemerintah Indonesia mulai dari aspek sosial-politik- kultural. Kita dapat mulai dari sejarah dan politik pemerintah Indonesia yang seharusnya sudah mulai berpikir ulang ‘Kenapa Papua harus menjadi bagian dari Indonesia?’ dan tidak hanya sekadar memberikan solusi administratif saja seperti dengan memberikan otonomi daerah yang justru tidak ‘berdiri sendiri’ sesuai pengertiannya. Kita dapat lihat pengelolaan sumber daya alamnya saja dikelola oleh pusat dan tidak diberikan kesempatan bagi orang Papua untuk berdiri di kaki sendiri. Saya sendiri agak ragu, jika otonomi daerah menjadi refleksi kebebasan orang Papua dan hanya menjadi sebuah keegoisan dari pemerintah Indonesia untuk mempertahankan Papua tanpa kesejahteraan.

Dari serangkaian demonstrasi berupa simbol pengibaran bendera, orasi, dan lain hal yang kemudian ditanggapi secara represif oleh pemerintah, saya kemudian teringat bagaimana pemikiran anarkisme melihat negara sebagai horor. Negara atau pemerintah merupakan penindasan fundamental dalam masyarakat.[6] Kita tidak dapat mengelak apa yang kita lihat di pemerintah pusat merupakan representasi dari kelas borjuis atau kelas atas, dengan mengedepankan bagaimana negara atau pemerintah berkuasa merupakan hasil dari refleksi hubungan borjuis atau kelas atas. Menurut Bakunin yang merupakan salah satu tokoh dari pemikiran anarkisme, kelas penguasa (the ruling class) merupakan representasi real material dari negara.

“Jadi dasar anarkisme memandang Negara sebagai suatu yang horor yang menyeramkan, bukan dalam pengertian pandangan yang bersifat destruktif atau anti terhadap keteraturan melainkan lebih kepada suatu pandangan filosofis dan politis, bahwa ketata- aturan yang diciptakan Negara dibangun atas dasar pemaksaan, dengan asumsi bahwa tatananan masyarakat harus diatur dengan cara yang demikian. Kekuasaan dan otoritas penggunaan alat- alat kekerasan yang melekat pada Negara yang dilihat sebagai sumber potensial dan ancaman terhadap kebebasan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri.” (Sheehan, 2014)

Secara sejarah dan politik, Papua pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Orang Papua tentunya mempunyai konsekuensi yang sama untuk mempertahankan bagaimana berada di dalam pemerintahan Indonesia. Sementara, konsekuensi ini tidak dipandang positif karena tidak dibarengi kesejahteraan. Dalam konteks ini, kita telah beranjak dari Pepera yang pernah dilakukan sebelumnya. Kompleksitas masalah yang ada, pada akhirnya menyebabkan orang Papua itu sendiri terpinggirkan dan telah berada titik di mana mereka sudah ‘tidak merasa’ Indonesia lagi seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya dari hasil wawancara saya. Di sisi lain dalam pemikiran anarkisme, Negara telah melegitimasi diri mereka sebagai ototritas sentral yang menuntut dan menghendaki kepatuhan warganya dengan penolakan tegas terhadap tananan yang berkuasa. Jika dilihat lebih dalam lagi, orang Papua sendiri telah terekspolitasi dari Negara mereka sendiri yang terwujud dalam perusahaan asing Freeport dimulai dari mantan Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo yang telah memperpanjang kontrak hingga 2021. Lalu bisakah saya berasumsi lagi, jika Negara memang telah mempraktikkan kolonialisme yang sama seperti apa yang dilakukan kolonial Belanda terhadap Hindia Belanda selama 3 setengah abad silam? Itu mungkin urusan lain, tapi yang saya tegaskan di sini adalah kembali kepada Negara dengan seluruh perangkat represifnya pasti akan terus menjaga kepentingan kaum berkuasa dengan memenjarakan kebebasan masyarakat, khususnya orang Papua.

Ditulis oleh:

Rayhan Pratama / Mahasiswa Kriminologi UI Jakarta.

 

[1] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/10/29/nwz2q3334-ras-melanesia-di-indonesia-mencapai-13-juta-jiwa

[2] http://photo.liputan6.com/news/ratusan-mahasiswa-papua-menyerahkan-diri-2379301

[3] http://halamanpapua.org/lokasi/timika/akuare-kamoro-ta/

[4] https://www.youtube.com/watch?v=69MRCfxQpVM

[5] O’Brien, Martin; Yar, Majid. 2008. Criminology: The Key Concepts. Routledge Taylor & French Group. London and New York. Halaman. 159

[6] Sheehan, Sean M. 2014. Anarkisme: Perjalanan sebuah gerakan perlawanan. Marjin Kiri. Tangerang Halaman xi- xv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *