Masyarakat Papua Harusnya Bisa

Bernard Koten (Staf SKPKC Fransiskan Papua)

Ada pelbagai indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan sebuah proses pembangunan menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera dan damai. Salah satu indikator yang kadang terlupakan adalah partisipasi masyarakat untuk mengawal proses pembangunan. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima tetapi sebagai subjek yang menjadi pelaku sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian di daerahnya.

Pada saat sekarang ini, banyak pihak, entah itu secara pribadi, kelompok, lembaga, maupun pemerintah, berusaha meyakinkan dan mendorong masyarakat agar terus berpartisipasi di dalam proses pembangunan. Pembangunan yang menciptakan masyarakat/dirinya dan lingkungannya menjadi sejahtera dan damai. Kadangkala hal ini masih menjadi persoalan di dalam proses pembangunan saat ini. Masih ada situasi saat masyarakat terus memberikan kritikan dan meminta pemerintah atau orang lain untuk membangun kampung dan dirinya. Masih ada situasi saat masyarakat masih merasa bahagia dengan ‘status sebagai penerima manfaat’, memiliki pengharapan yang tinggi terhadap bantuan orang lain. Situasi ini diperparah lagi dengan pelbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Benar bahwa tugas pemerintah adalah membantu warganya. Pernyataan ini akhirnya dijadikan sebagai ‘pedang’ untuk menyerang pemerintah yang tidak melaksanakan tugas dan tanggug jawabnya. Tanpa disadari sebenarnya ‘pedang’ yang sama digunakan untuk menusuk diri.

vlcsnap-2014-12-09-17h54m23s135

Partisipasi masyarakat Papua

Tak dapat dipungkiri bahwa situasi yang tergambar di atas masih ada dan hidup di Papua. Pada tahun 2013, beberapa lembaga yang prihatin terhadap situasi ini mencoba menawarkan dan menjalankan program kerjanya ke Pemerintahan Provinsi Papua. Misalnya, USAID dan KINERJA melaksanakan sebuah program di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Program yang disebut MSF (multi stakeholder forum atau forum multi pihak) ini coba diterapkan di tiga puskesmas yakni Puskesmas Sentani, Dosay, dan Depapre. Di dalam perjalanannya ternyata program yang masih baru ini memberikan dampak yang cukup berarti bagi masyarakat yang berobat di tiga puskesmas tersebut. Masyarakat didorong dan diberikan tanggung jawab penuh untuk mengawas dan memperbaiki proses pembangunan di daerahnya, khususnya di bidang kesehatan. Forum ini melibatkan tokoh masyarakat, kepala suku, tokoh agama, tokoh perempuan, kepala kampung, tokoh pemuda, kader-kader kesehatan dan pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh puskesmas setempat. Ketika penulis melakukan riset di tiga puskesmas ini beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh forum ini adalah membuat kotak pengaduan di puskesmas. Kotak ini berisi pengaduan dari masyarakat yang berobat di puskesmas tersebut, seperti petugas tidak datang tepat waktu, sarana dan prasarana yang masih kurang, waktu pelayanan yang masih terbatas, dan kekurangan tenaga medis. Keluhan-keluhan demikian mulai diperbaiki oleh tiga puskesmas percontohan tersebut dengan adanya forum multi pihak ini.

00_A.2 PUSKESMAS Sentani

Ketiga kepala Puskesmas tersebut mengaku, bahwa pihak puskesmas sangat berterima kasih telah menerima kritikan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan puskesmas. Misalnya, di Puskesmas Sentani dan Dosay sudah diberlakukan waktu pelayanan sampai pada jam 17.00 WIT. Kalaupun pasien masih ada yang berobat, pihak puskesmas masih tetap melayani. Sedangkan, di Depapre atas desakan masyarakat dan pihak puskesmas dibangun sebuah rumah tunggu bagi ibu hamil yang berada di daerah jauh dari pelayanan puskesmas walaupun untuk sementara rumah tunggu ini tidak difungsikan lagi karena pihak pemerintahan distrik tidak membayar tagihan listrik ke PLN. Menurut pengakuan Kepala Puskesmas Dosay, dr. Indah, forum ini sangat membantu kami dalam pelayanan kami di puskesmas Dosay. Ketika ada pembangunan pagar puskesmas, masyarakat yang mengakui pemilik hak ulayat melakukan pemalangan sehingga pada saat itu pelayanan di puskesmas menjadi lumpuh. Namun, berkat peranan Kepala MSF Dosay Bapak Zakarias Bonyedone, pembangunan pagar dapat diteruskan. Bapak Zakarias memberikan pemahaman yang baik dan jelas kepada masyarakat setempat. Di sini sangat jelas bahwa peranan masyarakat dalam hal ini kepala suku sangat membantu kami.

Pribadi-pribadi yang terlibat di dalam forum ini tidak diberikan ‘honor’ atau imbalan yang lainnya. Keterlibatan mereka di dalam forum ini adalah kemauan sendiri demi memajukan kesehatan di daerahnya.

Hal lain yang dilakukan, pihak puskesmas selalu melibatkan forum ini ketika mengadakan kunjungan ke posyandu atau pengobatan ke masyarakat yang jauh dari puskesmas. Setiap tokoh berperan aktif membagikan informasi kesehatan kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di wilayahnya dan melakukan evaluasi terhadap kinerja puskesmas di wilayahnya. Selain itu, di penghujung tahun 2014 dan awal tahun 2015, partisipasi masyarakat tersebut coba direkam dan dibuat menjadi sebuah film dokumenter yang menceritakan pergumulan dan perjuangan puskesmas dan masyarakat untuk memajukan kesehatan di wilayahnya. Film-film ini sudah didistribusikan kepada tiga puskesmas tersebut untuk dijadikan bahan acuan bagi mereka untuk mengubah dan memperbaiki dirinya.

foto beko
Pdt. Nelson (MSF Sentani) bersama Bernard Koten

 

Usaha-usaha yang telah dilakukan di atas hemat saya bahwa masyarakat sebenarnya bisa menjadi subjek atau pelaku di dalam proses pembangunan ini. Partisipasi masyarakat seperti ini sebenarnya menjadi kritikan yang sangat berarti bagi pemerintah daerah setempat. Mengkritik pemerintah lewat aksi nyata agar sistem yang diterapkan di Papua diperbaiki lagi, bukan berdasarkan kemauan dari atas atau kelompok tertentu. Kini masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi sebagai pelaku. Kesejahteraan dan kedamaian akhirnya tercipta dan menjadi bermakna serta selalu dijaga karena masyarakat sendirilah menjadi penciptanya bukan orang lain. Masyarakat Papua dapat menjadi pelaku pembangunan ketika sistem yang ada benar-benar melibatkan masyarakat tanpa dibarengi kepentingan-kepentingan tertentu.

 

 

 

 

Written By

Bernard Koten, lahir di Larantuka, Flores Timur, 30 Mei 1983. Dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur Jayapura, Papua. Sekarang ini, Bernard, sapaannya, bekerja di SKPKC Fransiskan Papua, serta aktif berkegiatan di Komunitas Hiloi Sentani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *