Heboh Politisi Busuk dan Kontrak Kerja Freeport

Tanah Papua kembali menjadi sorotan, kali ini bukan karena konflik antara tentara dan Organisasi Papua Merdeka atau liputan tempat wisata bagi para pelancong pencari tanah perawan, namun karena polemik kontrak kerja antara pemerintah Indonesia dengan Freeport. Masalah ini menyeret beberapa nama elit politik pusat yang diduga menyelewengkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

Tidak bisa ditampik bahwa masalah tersebut adalah sebuah pelanggaran serius. Ketika seseorang yang seharusnya bekerja untuk rakyat, digaji dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, tetapi justru mengkhianati rakyat, terlebih elit yang diduga bermain adalah seorang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat[1]. Menggemparkan, namun kita tidak terkejut dengan berita ini karena politisi korup bukanlah hal aneh di Indonesia. Pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pemimpin DRP tersebut. Penting bagi kita untuk mengingat baik Freeport dan Pemerintah Indonesia memiliki andilnya masing-masing dalam pelanggaran di Tanah Papua.

areal freeport/foto: tabloidjubi.com
foto: tabloidjubi.com

Eksploitasi yang dilakukan Freeport menghasilkan keuntungan materi yang sangat besar, namun meninggalkan luka bagi suku asli di Papua, khususnya suku yang tinggal di sekitar penambangan seperti Suku Kamoro dan Suku Amungme. Okupasi area tambang ini memaksa mereka untuk mengalami pergeseran baik dalam segi ekonomi, politik, sosial dan kultural[2][3]. Kondisi ini diperparah dengan pemerintah Indonesia yang reaktif terhadap segala bentuk perlawanan dari penduduk Papua.

Kompensasi terhadap pelanggaran tersebut, Freeport memberikan 1% dari penghasilan kotornya untuk kesejahtraan penduduk sekitar[4]. Observasi yang saya lakukan saat berada di Timika awal tahun 2015 menunjukan bahwa Freeport telah membangun beberapa rumah rakit dengan kelengkapan yang cukup baik. Tapi kompensasi ini dirasa Suku Amungme sangat kurang mengingat kerusakan yang sudah dilakukan oleh Freeport adalah kerusakan materiil dan immateriil[5].

Screen Shot 2014-06-09 at 7.37.04 PM
pemukiman suku komoro

Sementara Pemerintah yang seharusnya bertanggungjawab terhadap fasilitas kelayakan fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan justru terlihat tidak serius dan lepas tangan. Contohnya adalah lokasi puskesmas yang jauh dari kampung dan kurangnya ketersediaan alat-alat kesehatan dan dokter. Beberapa warga yang saya temui justru lebih suka berobat ke rumah sakit milik swasta karena alasan tersebut. Kesenjangannya sangat terasa bila dibandingkan dengan fasilitas kesehatan di luar Pulau Papua.

Masalah tersebut adalah hanyalah setitik nila dari beragam persoalan yang harus diselesaikan di Tanah Papua. Baik Pemerintah maupun Freeport diharapkan tidak melupakan nasib rakyat Papua yang terus tertindas. Sehingga kontrak kerja yang saat ini sedang disorot media dan publik tidak hanya membicarakan nilai nominalnya saja, tapi juga harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan kesejahtraan penduduk di Tanah Papua.

ditulis oleh : Afrian Purnama

bacaan:

1. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/17/078719734/setya-novanto-beraksi-inilah-transkrip-catut-nama-jokowi

2. http://www.culturalsurvival.org/ourpublications/csq/article/the-amungme-kamoro-freeport-how-indigenous-papuans-have-resisted-worlds-

3.  http://csr-asia.com/csr-asia-weekly-news-detail.php?id=11754

4. http://lpmak.org/history/

5. http://nasional.kompas.com/read/2015/09/15/15585181/Ini.Alasan.Suku.Amungme.Tuntut.Freeport.Rp.288.Triliun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *