Pemerintah di Mana?

Nol rupiah. Itu merupakan harga yang harus dibayar oleh warga yang berobat atau melakukan konseling ke Klinik Reproduksi. Jauh sekali harganya kalau dibandingkan dengan biaya HIV Voluntary Counseling and Testing (VCT) di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta yang dapat menghabiskan Rp.300.000,00. Klinik reproduksi itu berada di Puskesmas Timika dan memang merupakan bagian dari Puskesmas Timika.

IMG_2992

Klinik Reproduksi itu mendapat dana dari PT Freeport Indonesia. Sudah lama PT Freeport Indonesia saling memberi janji dengan Pemerintah Republik Indonesia. Emas—dulu, katanya tembaga—menjadi losion tubuh yang melembutkan bagi PT Freeport Indonesia. Lalu, Indonesia, khususnya Papua, khususnya lagi Kabupaten Mimika, mendapat apa? Bukankah janji setia—kalau tidak dinodai dengan perselingkuhan—berarti harus saling mengisi kedua belah pihak? Maka lahirlah ‘rasa simpati’ PT Freeport Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Mimika. Oh, bukan! Mungkin, lebih tepatnya Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan untuk diimplementasikan bagi masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Program CSR yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia itu, salah satunya, adalah program kesehatan untuk warga Kabupaten Mimika dalam program Community Public Health and Malaria Control (C-PHMC). Bentuknya berupa saluran dana kepada Klinik Reproduksi dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM).

Klinik Reproduksi ini menjadi klinik tempat masyarakat memeriksakan dirinya, terkait dengan penyakit seksual yang menular, dan tentunya HIV-AIDS. Ruangannya bersih, ber-AC, dan memungkinkan untuk mendapat privasi saat berkonsultasi. Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik dengan harga murah, tentu saja, akan mengapresiasi pelayanan kesehatan yang baik dari PT Freeport Indonesia, dalam bentuk Klinik Reproduksi tersebut. Petugas yang bertugas di kedua klinik itu juga bekerjasama dengan beberapa kelompok pendamping yang biasa mendampingi Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) sehingga pasien tidak hanya dipenuhi kebutuhannya akan obat, tetapi juga mental.

IMG_2994

Sementara itu, Puskesmas Timika kekurangan tenaga pelayan kesehatan untuk Prevention of Mother-to-Child Transmission (PMTCT). Kepala Puskesmas Timika sudah memberitahu permasalahan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, tetapi sampai sekarang belum ada tenaga untuk PMTCT lantaran sulit untuk mencari tenaga analis di Kabupaten Mimika. Sedangkan, kalau mau mendatangkan tenaga analis dari luar Kabupaten Mimika, biaya yang diperlukan akan lebih banyak lagi karena harus memberi fasilitas seperti rumah tinggal dan transportasi untuk tenaga analis tersebut. Jangankan mendatangkan tenaga analis dari luar, memberikan transportasi untuk bidan dan perawat di Puskesmas Limau Asri dari Kota Timika ke Puskesmas Limau Asri saja, pemerintah daerah belum sanggup. Hal ini dapat dilihat dalam video Halaman Papua: Tong Nebeng Truk Saja.

Hal itu mungkin dipengaruhi oleh kondisi politik Kabupaten Mimika yang juga tidak stabil. Sangat sering terjadi perputaran pegawai oleh Bupati. Seperti misalnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang baru saja menjabat selama tiga bulan pada awal Februari 2015 lalu harus dipanggil lagi ke kantor Bupati untuk dipindah lagi posisinya dengan alasan yang bahkan pegawai tersebut tidak tahu mengapa. Ternyata, sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, beliau ada di bidang Jaminan Kesehatan yang posisinya juga belum berumur satu tahun. Kalau begitu, bagaimana mungkin seorang pejabat pelayan publik bisa dengan fokus dan sepenuh hati memperhatikan dan menyelesaikan masalah yang ada?

IMG_2993

Di saat Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika masih sibuk dengan perputaran Sumber Daya Manusia (SDM) ke berbagai bidang dan divisi, Klinik Reproduksi dari C-PHMC PT Freeport Indonesia telah melakukan tugas pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat dengan baik. Wajar saja jika pemberian layanan kesehatan dari PT Freeport Indonesia bagai air di ladang tandus, bukan? Jangan heran kalau kemudian suatu hari ada pemuda Papua yang berkata, bahwa Freeport turut membuat rakyat sejahtera. Hal ini mengingatkan kita kepada sejarah hubungan Indonesia dan Belanda: politik etis. Ingat? Karena ‘merasa berutang’, Pemerintah Belanda saat itu melakukan sistem ‘pembayaran utang’ dengan irigasi, emigrasi, dan edukasi. Kesan yang timbul dari hal itu adalah bahwa Pemerintah Belanda membantu menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat Indonesia. Kemudian, dominasi ekonomi dan politik Belanda menjadi semakin besar, dan jelas keuntungannya ada untuk pihak pemerintah Belanda, sementara kesejahteraan rakyat masih rendah. Sama saja dengan kasus Freeport, bukan?

IMG_2995

Apakah kemudian kita harus bersikap kritis terhadap Freeport karena mereka telah mengeksploitasi kita, terutama Papua? Ya! Kita harus tidak terima. Tapi, pertanyaannya kemudian: Pemerintah di mana? Bukankah untuk mempunyai rumah yang nyaman, yang dapat menerima kita saat kita pulang, kita sebagai pemilik rumah harus merawatnya dengan baik? Jangan sampai Asisten Rumah Tangga, yang seharusnya hanya membantu, malahan menjadi pihak yang merawat rumah kita sepenuhnya sehingga saat kita ingin pulang ke rumah, rumah itu sudah tidak lagi dirasakan menjadi milik kita dan tidak dapat lagi menerima kita. Memang, si Asisten Rumah Tangga, dalam hal ini Freeport, boleh melakukan pelayanan kesehatan dengan sangat bagus. Namun, bukan berarti peran yang seharusnya dilakukan oleh sang tuan rumah, dalam hal ini pemerintah, itu digantikan penuh oleh swasta. Bukan berarti pemerintah angkat tangan begitu saja akan hal tersebut. Pemerintah tentu harus siap kalau-kalau swasta angkat kaki dari pelayanan kesehatan. Kita bisa melihat, bahwa negara sendiri belum bisa menyokong kesehatan dari dana Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah (APBD). Dana APBN yang seharusnya ada 5% untuk kesehatan saja belum sampai 3%. Kemudian, dana APBD yang seharusnya ada 15% untuk kesehatan belum sampai 15% itu. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah menjadi terkesan manja: “Kan ada Freeport yang membantu melaksanakan pelayanan kesehatan.” Nanti, kalau Freeport pergi dari Indonesia, pemerintah pusat dan daerah akan kebakaran jenggot terkait masalah HIV-AIDS, Malaria, dan TB yang belum selesai juga sampai sekarang. Atau mungkin, Freeport harus pergi dulu dari Indonesia agar Pemerintah terpaksa mandiri dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang kesehatan.

 

*Tulisan ini merupakan hasil dari wawancara dan observasi penulis selama di Kabupaten Mimika sejak 29 Januari 2015 sampai dengan 12 Februari 2015.

Written By

Prashasti Wilujeng Putri lahir di Jakarta pada Desember 1991. Lulusan Departemen Kriminologi FISIP UI. Terlibat di Halaman Papua sebagai peneliti. Suka menari dan berjalan kaki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *